MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM– Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DPRD Kota Makassar hari ini menjadi ajang untuk mengkritik dan memberikan solusi terhadap pengelolaan kebijakan publik tersebut. Ketua DPC Makassar Ormas Elang Timur, Wandy Roesandy, memberikan sorotan tajam terhadap sistem operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tertutup dan tidak efisien.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa SPPG mengelola sekitar 800 dapur di Sulawesi Selatan dengan melibatkan 38.000 karyawan. Namun, besarnya jumlah personel tersebut dinilai berbanding terbalik dengan transparansi harian dan kepatuhan hukum di lapangan.
BeritaLainya:
Wandy Roesandy menegaskan bahwa SPPG wajib mematuhi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ia mengkritik keras adanya “sistem internal” yang tidak bisa diakses oleh publik, yang dianggapnya sebagai celah terjadinya manipulasi mutu makanan dan pemborosan anggaran negara.
“Program ini menggunakan uang rakyat, maka rakyat wajib tahu siapa pemasoknya dan bagaimana kualitas makanannya secara real-time. Ketertutupan informasi adalah karpet merah bagi potensi korupsi. Jika sistemnya tidak bisa diakses publik, maka itu bukan transparansi, melainkan bunker informasi,” tegas Wandy dalam RDP tersebut 11/5/2026
Wandy juga menanggapi serius pengakuan pihak penyelenggara terkait banyaknya dapur yang dibangun tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) demi mengejar target pembangunan. Menurutnya, alasan percepatan tidak boleh mengangkangi aturan hukum dan keselamatan.
“Jangan jadikan program mulia Presiden sebagai alasan melegalkan bangunan liar. Tanpa PBG dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai, kualitas sanitasi dapur patut dipertanyakan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret mendukung kesuksesan program MBG agar lebih akuntabel, Wandy Roesandy menawarkan dukungan teknologi dari organisasinya dengan dua poin utama:
1. Hibah Aplikasi MBG Gratis: GMP Elang Timur siap memberikan dukungan sistem aplikasi monitoring secara gratis guna membantu pengawasan di setiap unit dapur agar lebih akuntabel, transparan, dan terintegrasi dengan pengawasan publik.
2. Transformasi Kartu Gizi Digital: Mengusulkan pengalihan model dapur pusat ke sistem kartu saldo digital bagi siswa. Model ini dinilai mampu menghemat biaya gaji 38.000 karyawan yang tidak efektif dan memastikan anggaran langsung mengalir ke UMKM serta warung-warung lokal.
Dengan sistem kartu digital, Wandy memaparkan bahwa negara bisa menghemat miliaran rupiah per bulan yang saat ini habis hanya untuk biaya birokrasi dan gaji pengawas.
“Jika gaji 38.000 karyawan dialihkan langsung ke kartu siswa, gizi yang diterima anak-anak akan jauh lebih berkualitas. Sistem kartu juga menghapus food waste karena siswa membeli sesuai selera, serta memastikan setiap rupiah negara tepat sasaran tanpa melalui vendor-vendor besar yang monopolistik,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Wandy Roesandy mendesak DPRD untuk melakukan audit investigatif terhadap legalitas dapur dan efektivitas Sumber Daya Manusia (SDM) SPPG. GMP Elang Timur berkomitmen akan terus mengawal program ini agar benar-benar memberikan gizi terbaik bagi anak bangsa tanpa dicederai oleh maladministrasi dan ketertutupan informasi.
Laporan (Elang Timur)
Editor (Moko)
