GOWA, LINKSATUSULSEL.COM– Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Gowa menggelar aksi seremonial di depan kantor DPRD Kabupaten Gowa pada Senin siang (11/5).
Aksi tersebut menjadi bentuk dukungan moral terhadap eksistensi kepemimpinan Husniah Talenrang di tengah maraknya narasi dan wacana demagogi politik yang belakangan berkembang di ruang publik.
BeritaLainya:
Aksi berlangsung bertepatan dengan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Kabupaten Gowa dengan agenda evaluasi kinerja Bupati Gowa. Massa menilai, dinamika politik yang berkembang saat ini mulai bergeser dari semangat evaluatif menjadi arena manuver kepentingan yang berpotensi mencederai stabilitas pemerintahan daerah.
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas menolak wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) yang dinilai sarat kepentingan politik sektarian dan tendensius untuk memojokkan posisi politik Husniah Talenrang sebagai kepala daerah yang sah hasil proses demokrasi.
Sejumlah peserta aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap politisasi lembaga DPRD serta seruan agar proses pengawasan pemerintahan tidak dijadikan instrumen tekanan politik kelompok tertentu.
“Evaluasi itu penting, tetapi jangan dibelokkan menjadi alat agitasi politik. Kami melihat ada upaya sistematis membangun opini yang tidak sehat terhadap kepemimpinan Bupati Gowa,” ujar salah satu perwakilan massa dalam orasinya.
Massa juga menyoroti munculnya berbagai narasi liar di tengah masyarakat yang dinilai sengaja diproduksi untuk membangun distrust publik terhadap pemerintahan daerah. Mereka menyebut, pola-pola propaganda semacam itu berpotensi menciptakan kegaduhan politik yang tidak produktif di tengah kebutuhan masyarakat terhadap stabilitas pembangunan.
Dinamika ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah manuver politik yang berkembang di internal pemerintahan dan parlemen daerah. Beberapa kelompok masyarakat menduga adanya upaya konsolidasi kepentingan tertentu yang memanfaatkan momentum evaluasi pemerintahan untuk membentuk tekanan politik jangka panjang terhadap kepemimpinan daerah.
Situasi tersebut dinilai semakin kentara dengan menguatnya desakan pembentukan Pansus sebelum adanya parameter evaluasi yang benar-benar objektif dan terukur. Di sisi lain, sebagian masyarakat mempertanyakan urgensi manuver tersebut di tengah pemerintahan Husniah Talenrang yang dinilai masih berada pada fase awal konsolidasi program kerja.
Massa aksi menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun mereka menolak segala bentuk penggiringan opini yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan melalui pendekatan politik yang provokatif dan sektoral.
“Ada perbedaan antara kritik dan upaya pembusukan politik. Jangan sampai lembaga rakyat terseret menjadi panggung konflik kepentingan,” lanjut salah satu orator.
Aksi berlangsung secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan pernyataan sikap dan dukungan moral terhadap kepemimpinan Husniah Talenrang, massa kemudian membubarkan diri secara kondusif.
Di tengah situasi politik yang mulai memanas, masyarakat berharap seluruh elemen pemerintahan dan legislatif tetap mengedepankan etika demokrasi, objektivitas pengawasan, serta kepentingan publik di atas kepentingan politik jangka pendek.(**)
