MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM–Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia (DPP KAMI) desak Kapolrestabes Makassar usut kasus ambruknya Jembatan Pampang dan pembangunan Jalan Kota Paket 1 Perumahan Puri Pattene Permai yang diduga jauh dari spek dan disinyalir dikerjakan asal jadi.
Diketahui 2 proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD 2024. Yakni Jembatan Pampang Rp 771.555.000 dan Jalan Kota Paket 1 Puri Pattene Rp 1.488.525.770.
Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia (DPP KAMI), Idam mengatakan kami telah melaporkan secara resmi sejak awal November 2024 di Polrestabes Makassar. Pasca ambruknya jembatan kanal Pampang dan dugaan buruknya hasil pekerjaan proyek jalan kota paket 1 perumahan puri pattene.
“Jadi perkiraan tanggal 4 November 2024 saya sudah ketemu Penyidik di Polrestabes Makassar untuk memberikan keterangan terkait 2 laporan tersebut. Yakni Jembatan Pampang dan Jalan Kota Paket 1 Puri Pattene. Namun hingga saat ini belum ada kabar lagi terkait perkembangan laporan kami”, kata Idam saat memberikan keterangan. Selasa (31/12/2024).
Idam menyampaikan sudah melakukan komunikasi via chat dan telfon (WhatsApp) ke penyidik terkait perkembangan 2 laporan tersebut namun belum ada balasan hingga saat ini.
“Jadi terakhir saya chat ke penyidik terkait apakah SP2HPnya sudah terbit atau bagaimana?. Namun chat dan telfon saya terkesan kayak diabaikan. Ada apa ??”, ucapnya.
Jelas dalam 2 proyek ini ada indikasi dugaan kecurangan serta disinyalir tidak mentaati serta memahami ketentuan yang berlaku dan lemah dalam pengawasan hingga kuat dugaan merugikan Negara.
“Kini kita akan melihat sejauh mana penegakan supremasi hukum yang akan dilakukan oleh Institusi Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar dalam menindaklanjuti persoalan tersebut”, tutupnya.
Hingga saat ini DPP KAMI terus mengawal laporannya dan mendesak Polrestabes Makassar untuk mengusut dan menindaklanjuti adanya dugaan pemufakatan jahat yang diduga dilakukan PPK, PPTK Kontraktor dan Konsultan Pengawasnya.
Hingga berita ini turun, belum ada komentar lebih lanjut dari dinas terkait soal laporan DPP KAMI (**)
