MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM–Ada yang terasa janggal setiap kali Agustus tiba. Bendera merah putih dikibarkan. Jalan-jalan dihiasi umbul-umbul. Anak-anak berlari dalam lomba memasukkan pensil ke botol, ibu-ibu berebut kursi, bapak-bapak mendadak menjadi atlet panjat pinang. Lagu-lagu perjuangan diputar dengan volume yang biasanya hanya kalah keras dari pengeras masjid dan knalpot sepeda motor.
Kita merayakan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan.
BeritaLainya:
Namun ada satu pertanyaan yang jarang ikut diundang ke dalam perayaan: merdeka dari apa, dan merdeka untuk siapa?
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, kita memang tidak lagi melihat serdadu kolonial berdiri di tikungan dengan senapan. Tidak ada lagi bendera asing berkibar di gedung pemerintahan. Secara politik, kita telah merdeka.
Namun bagaimana dengan bumi?
Di sinilah persoalannya menjadi lebih kompleks.
Sebab sebuah bangsa mungkin telah merdeka dari penjajahan manusia, tetapi belum tentu merdeka dari cara berpikir yang memperlakukan tanah, hutan, laut, sungai, dan udara semata sebagai komoditas.
Kita telah mengusir penjajah dari halaman rumah, tetapi tanpa disadari masih mewarisi cara pandang kolonial dalam mengelola ruang hidup.
Merdeka, Tetapi Tanah Dikontrakkan
Kolonialisme dahulu datang dengan kapal.
Kolonialisme ekologis hari ini hadir melalui dokumen investasi, izin konsesi, peta tata ruang, proposal pembangunan, dan presentasi yang dipenuhi istilah seperti pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, investasi strategis, dan lapangan kerja.
Bahasanya modern.
Dampaknya kerap terasa sangat purba.
Hutan ditebang. Gunung dikeruk. Sungai berubah warna. Pesisir direklamasi. Pulau-pulau kecil kehilangan benteng alaminya. Masyarakat adat berhadapan dengan batas konsesi yang sering kali lebih kuat daripada batas kehidupan mereka sendiri.
Ironisnya, semua itu berlangsung atas nama pembangunan.
Seolah-olah pembangunan adalah legitimasi yang dapat meniadakan segala bentuk kerusakan.
Dalam logika ini, pohon direduksi menjadi kayu, tanah menjadi aset, laut menjadi ruang ekonomi, sungai menjadi sumber air baku, dan gunung menjadi cadangan mineral.
Sementara yang tidak tercatat dalam neraca ekonomi adalah hal-hal yang justru paling esensial: ingatan, kebudayaan, kesakralan, keterikatan batin, dan rasa memiliki.
Bagi banyak masyarakat adat, hutan bukan sekadar kumpulan pohon.
Hutan adalah perpustakaan hidup.
Di dalamnya tersimpan pengetahuan leluhur, siklus musim, sumber obat-obatan, pangan, tata nilai, hingga batas etika dalam berinteraksi dengan alam.
Ketika hutan hilang, yang lenyap bukan hanya tegakan pohon.
Yang hilang adalah sebuah ensiklopedia kebudayaan.
Alam Bukan ATM
Kita perlu berhenti sejenak dari kebiasaan memperlakukan alam seperti mesin penarik sumber daya.
Masukkan izin, keluarkan komoditas.
Masukkan investasi, keluarkan tambang.
Masukkan anggaran, keluarkan proyek.
Masukkan hutan, keluarkan kayu.
Masukkan pesisir, keluarkan reklamasi.
Masukkan laut, keluarkan ikan.
Namun ada satu hal yang sering dilupakan: alam bukan sistem yang tak terbatas.
Ia memiliki daya dukung.
Dan ketika daya dukung itu terlampaui, tidak ada layanan pelanggan yang bisa dihubungi untuk meminta penggantian bumi.
Ekonomi modern sangat mahir menghitung pertumbuhan, tetapi kerap gagap dalam mengukur kehilangan.
Produk Domestik Bruto meningkat, kita bersorak. Namun jika pertumbuhan itu dibayar dengan deforestasi, pencemaran sungai, kerusakan pesisir, dan meningkatnya bencana ekologis, apakah kita benar-benar menjadi lebih sejahtera?
Atau justru sedang memindahkan beban kemiskinan kepada generasi berikutnya?
Di sinilah perspektif ekologi humaniora menjadi penting.
Ia mengingatkan bahwa manusia bukan entitas yang berdiri di luar alam.
Manusia adalah bagian dari ekosistem.
Kita hidup dari tanah, minum dari air, bernapas melalui udara, dan pada akhirnya akan kembali menjadi bagian dari tanah itu sendiri.
Pada akhirnya, bukan manusia yang memiliki bumi.
Justru manusialah yang berada dalam kepemilikan bumi.
Rahim yang Kita Perlakukan seperti Gudang
Nusantara bukan sekadar wilayah administratif.
Ia adalah rahim kehidupan.
Dari rahim inilah kebudayaan lahir. Dari sungai-sungainya peradaban tumbuh. Dari lautnya masyarakat pesisir menggantungkan hidup. Dari hutannya lahir pengetahuan. Dari tanahnya pangan disemai. Dari bentang alamnya lahir kisah tentang manusia Indonesia.
Karena itu, kerusakan lingkungan bukan semata persoalan teknis.
Ia adalah persoalan kebudayaan.
Sungai yang mati bukan hanya kehilangan air.
Ia kehilangan cerita.
Hutan yang gundul bukan hanya kehilangan pohon.
Ia kehilangan ingatan.
Pesisir yang rusak bukan hanya kehilangan mangrove.
Ia kehilangan perlindungan, mata pencaharian, dan sebagian identitas masyarakat yang hidup bersamanya.
Itulah sebabnya istilah kemerdekaan ekologis tidak boleh dipandang sebagai jargon tambahan dalam pidato kenegaraan.
Ia harus menjadi agenda kebangsaan.
Sebab apa artinya kedaulatan jika rakyat tidak berdaulat atas ruang hidupnya sendiri?
Apa artinya Indonesia Raya jika sebagian anak bangsa hidup dalam kecemasan setiap kali hujan turun karena sungai kehilangan daya tampung?
Apa artinya tanah air jika tanahnya terus dieksploitasi tanpa ruang pemulihan?
Penjajahan yang Tidak Lagi Berseragam
Penjajahan ekologis tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan yang kasat mata.
Ia sering datang dengan bahasa yang rapi dan meyakinkan.
“Investasi.”
“Efisiensi.”
“Produktivitas.”
“Pertumbuhan.”
“Hilirisasi.”
Semua terdengar seperti istilah teknokratis yang lahir dari ruang rapat berpendingin udara.
Sementara di luar ruang itu, masyarakat berhadapan dengan air yang tercemar, udara yang memburuk, tanah yang kehilangan kesuburan, dan ruang hidup yang semakin menyempit.
Di sinilah negara diuji.
Pembangunan tidak cukup hanya bertanya: berapa nilai ekonominya?
Ia juga harus bertanya: siapa yang menanggung biaya ekologisnya?
Dan yang lebih penting: siapa yang akan menanggung dampaknya di masa depan?
Sebab alam memiliki hukum yang sederhana: setiap utang pada akhirnya akan ditagih.
Mungkin tidak hari ini.
Bisa sepuluh tahun kemudian dalam bentuk banjir.
Dua puluh tahun kemudian dalam bentuk kekeringan.
Tiga puluh tahun kemudian dalam bentuk hilangnya keanekaragaman hayati.
Atau diwariskan kepada generasi berikutnya dalam bentuk udara yang semakin mahal untuk dihirup dan air bersih yang semakin sulit diakses.
Kemerdekaan Antargenerasi
Kemerdekaan ekologis pada dasarnya adalah persoalan keadilan antargenerasi.
Generasi saat ini tidak memiliki hak untuk menghabiskan seluruh modal ekologis bangsa hanya karena kita lahir lebih dahulu.
Anak cucu kita bukan sekadar penerima warisan pasif.
Mereka adalah warga negara masa depan yang akan menanggung seluruh konsekuensi dari keputusan hari ini.
Karena itu, udara bersih adalah hak mereka.
Air yang layak adalah hak mereka.
Hutan yang utuh adalah hak mereka.
Laut yang sehat adalah hak mereka.
Tanah yang subur adalah hak mereka.
Ketika kita merusaknya atas nama kemajuan, kita sesungguhnya sedang mengambil keputusan tanpa persetujuan pihak yang paling terdampak.
Ini adalah bentuk ketimpangan demokrasi: yang menikmati manfaat adalah generasi kini, sementara beban ditanggung generasi mendatang.
Dari Seremoni Menuju Tanggung Jawab Ekologis
Peringatan kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada seremoni.
Merah putih tidak hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan publik.
Kedaulatan ekologis perlu diwujudkan melalui perlindungan masyarakat adat, penataan ruang yang berkeadilan, pemulihan ekosistem, perlindungan pesisir, transisi energi bersih, pertanian berkelanjutan, ekonomi sirkular, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.
Kota-kota juga perlu memahami bahwa sampah bukan sekadar persoalan teknis pengangkutan, melainkan cerminan pola konsumsi dan budaya masyarakat.
Ketika rumah tangga mulai memilah sampah, yang sedang dibangun bukan hanya sistem pengelolaan limbah.
Yang sedang dibangun adalah kebudayaan baru.
Kebudayaan yang mengakui bahwa apa yang disebut “sampah” masih memiliki nilai dan siklus kehidupan.
Di sinilah kemerdekaan ekologis dimulai dari hal yang paling sederhana: perubahan cara pandang.
Dari membuang menjadi mengelola.
Dari mengambil menjadi memulihkan.
Dari mengeksploitasi menjadi merawat.
Dari menguasai alam menjadi hidup selaras dengan alam.
Teknologi, investasi, dan energi bersih memang penting.
Namun semuanya tidak akan cukup jika masih dilandasi mentalitas lama: mengambil sebanyak mungkin, membuang sesuka hati, lalu berharap alam tetap pulih dengan sendirinya.
Merah Putih dan Hijau Kehidupan
Mungkin sudah saatnya kita menambahkan satu dimensi dalam imajinasi kebangsaan.
Merah adalah keberanian.
Putih adalah ketulusan.
Dan hijau adalah keberlanjutan kehidupan.
Tanpa hijau, merah putih hanya menjadi simbol yang berkibar di atas ruang hidup yang perlahan kehilangan daya dukungnya.
Kemerdekaan politik telah memberi kita negara.
Kemerdekaan ekologis menuntut kita merawat rumahnya.
Pada usia 81 tahun, Indonesia tidak hanya membutuhkan seremoni yang meriah, tetapi juga refleksi yang jujur.
Kita membutuhkan keberanian untuk mengoreksi arah pembangunan.
Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menghitung manusia, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sungai, hutan, laut, tanah, dan generasi yang belum lahir.
Kita membutuhkan ekonomi yang tidak menempatkan kerusakan sebagai catatan kaki.
Dan kita membutuhkan kesadaran kolektif bahwa bumi bukan warisan yang kita terima dari leluhur, melainkan titipan yang kita jaga untuk generasi mendatang.
Maka, pada Agustus ini, ketika kita berdiri memberi hormat kepada merah putih, ada baiknya kita juga memberi hormat kepada:
tanah yang menopang kehidupan,
air yang mengalirkan kehidupan,
hutan yang menjaga napas kehidupan,
laut yang menghubungkan kehidupan,
dan generasi yang belum lahir namun telah menjadi bagian dari tanggung jawab kita hari ini.
Sebab kemerdekaan yang sejati bukan hanya ketika sebuah bangsa mampu berkata, “kami tidak lagi dijajah.”
Kemerdekaan yang lebih utuh adalah ketika bangsa itu mampu berkata:
“Kami tidak lagi menjajah alam kami sendiri.”
Itulah pekerjaan rumah Indonesia di usia 81 tahun.
Bukan sekadar merayakan kemerdekaan.
Tetapi memulihkan dan merawat kembali rahim Nusantara yang terlalu lama kita perlakukan sebagai milik yang dapat dieksploitasi.(**)
