LINKSATUSULSEL.COM, MAKASSAR – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah pada Selasa (24/6/2025). Beberapa sekolah yang dikunjungi antara lain SD Inpres Barombong II, SD Bayang, dan SMPN 54 Makassar.
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melihat langsung kondisi infrastruktur pendidikan yang dinilai memprihatinkan, khususnya di kawasan Barombong dan Tanjung Merdeka.
BeritaLainya:
Menurut Ari, kondisi bangunan kelas di sekolah-sekolah tersebut perlu segera dibenahi. Ia menyoroti bahwa sarana dan prasarana yang tersedia saat ini belum layak digunakan oleh siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar.
“Jika kita melihat jumlah kepadatan penduduk di Kelurahan Tanjung Merdeka dan Barombong, jelas sekali bahwa ruang kelas yang tersedia saat ini tidak mencukupi. Untuk mengantisipasi anak-anak yang berpotensi tidak bisa bersekolah karena jarak dan keterbatasan ruang, kita harus menyiapkan fasilitas sekolah yang memadai dan dekat dengan tempat tinggal warga,” ujar Ari.
Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi D juga memeriksa kondisi fasilitas pendukung, termasuk toilet. Ari memberikan catatan khusus terkait rasio toilet dan jumlah siswa yang dinilainya sangat tidak ideal.
“Di SD Bayang, hanya tersedia dua toilet untuk lebih dari 300 siswa. Ini sangat tidak layak dan jauh dari standar kelayakan,” ungkap legislator dari Fraksi NasDem tersebut.
Ari juga menekankan bahwa penerapan sistem zonasi atau domisili dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur pendidikan.
“Kalau kita ingin menerapkan sistem zonasi, maka pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur sekolah merata di semua wilayah. Jangan sampai ada anak yang gagal bersekolah hanya karena keterbatasan ruang kelas di lingkungan tempat tinggalnya,” tegasnya.
Komisi D DPRD Kota Makassar merencanakan sejumlah strategi untuk mengatasi persoalan tersebut. Usulan mencakup penambahan ruang kelas baru, pembangunan toilet tambahan, pemasangan pagar pembatas sekolah, serta pemetaan kebutuhan pembangunan sekolah baru di wilayah padat penduduk.
“Kami akan mengusulkan pembangunan pagar di kompleks sekolah agar keamanan siswa lebih terjaga. Ini penting karena lingkungan sekolah harus dibatasi secara jelas dari pemukiman warga,” lanjutnya.
Ari juga menyoroti pentingnya kesetaraan akses pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah kota.
“Kita harus memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Jika sekolah tidak memenuhi standar kelayakan, maka hal itu mencerminkan kegagalan pemerintah kota dalam memberikan pemerataan pendidikan. Jika sistem domisili diterapkan, otomatis kebutuhan masyarakat akan kesetaraan pendidikan di tiap wilayah harus dipenuhi,” tambahnya.
Alumnus Universitas Hasanuddin itu menilai ketiga sekolah yang berada dalam satu kawasan sangat strategis untuk dijadikan kawasan percontohan sekolah terpadu.
“Jika dimaksimalkan, kawasan ini bisa menjadi sekolah terpadu SD-SMP pertama di Makassar. Ini sangat membantu warga, khususnya anak-anak di Kelurahan Tanjung Merdeka dan sekitarnya yang kesulitan mendapatkan akses sekolah dekat rumah,” jelas Ari.
Sebagai informasi, SD Bayang memiliki 310 siswa dengan 12 rombongan belajar (rombel), SD Inpres Barombong II memiliki sekitar 300 siswa, dan SMPN 54 Makassar tercatat memiliki 345 siswa dengan 11 rombel.
