LINKSATUSULSEL.COM, MAKASSAR – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, menghadiri sekaligus mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu-Isu Strategis Pertanahan dan Tata Ruang bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Makassar menyampaikan komitmen untuk mempercepat sertifikasi aset publik, khususnya lahan yang telah lama digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kantor kelurahan, dan tempat ibadah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset daerah dan mencegah praktik mafia tanah
Kehadiran Kepala Disperkim Makassar merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan, sekaligus memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan kawasan permukiman yang legal, tertata, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dalam pembebasan BPHTB bagi masyarakat miskin ekstrem, pemutakhiran data sertifikat lama, serta percepatan sertifikasi tanah wakaf dan tempat ibadah di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penataan ruang dan penyelesaian masalah pertanahan, guna mendukung pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.
