JAKARTA, LINKSATUSULSEL.COM – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri terus mengasah Keterampilan Digital aparatnya.
Ditjen Dukcapil di bawah komando Zudan Arif Fakrulloh berupaya untuk senantiasa meningkatkan pelayanan publik, melalui pemanfaatan tekhnologi digital, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
BeritaLainya:
Terkait hal itu, belum lama ini, sebanyak 460 pegawai Ditjen Dukcapil mengikuti kegiatan Webinar Satu Hari Belajar Terintegrasi (SAHABAT) yang bertema Literasi Digital Sektor Pemerintah.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memang telah berkomitmen mendukung setiap lembaga pemerintah maupun swasta yang bergerak di layanan publik untuk bertransformasi menuju digital. Proses verifikasi menjadi berbasis elektronik menggunakan sistem e-KYC (electronic know your costumer).
“Ini juga penting saya sampaikan bagi kantor-kantor untuk tidak lagi meminta foto kopi dokumen kependudukan dari masyarakat, tetapi menggunakan akses verifikasi data langsung dari Dukcapil karena dokumennya sudah menjadi data digital,” kata Dirjen Zudan.
Sementara itu, Teddy Sukardi sebagai narasumber dari ASK Consulting , dalam kegiatan Webinar itu mengingatkan, untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal sebagai alat bantu produktivitas dalam bekerja, belajar dan kegiatan lain, diperlukan ASN yang memahami literasi digital.
Teddy menjelaskan, beberapa fungsi dan manfaat teknologi digital di antaranya untuk membantu pekerjaan membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan dan menyebarluaskan informasi secara cepat dan berkualitas serta efisien.
“Kemampuan ASN sangat penting, mengapa? Karena bisa mempengaruhi kinerja instansi dari kinerja pribadi seorang ASN,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kinerja pribadi dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mitra kerja baik internal mapupun eksternal, termasuk masyarakat.
Sehingga dianggap penting, karena saat ini proses bisnis di sektor pemerintah semakin banyak yang memanfaatkan teknologi digital menuju digital government.(**)
