MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM— Tim Penggerak TP PKK Kota Makassar menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Hal ini sebagai wujud dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut dikemukakan langsung oleh Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa dalam sebuah pertemuan koordinasi, di ruang rapat Kantor PKK Makassar, (02/08/25).
Melinda Aksa menegaskan pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang berbasis data dan partisipatif.
“Saya ingin setiap TPS3R memiliki data akurat, berapa banyak sampah yang diolah setiap hari. Ini penting untuk melihat efektivitas dan potensi pengembangan,” ujar Melinda.
Ia juga menegaskan rencana untuk menjadikan Biopori ini memiliki khas tersendiri yakni dengan penutup biopori yang dibuat dari sampah daur ulang.
Dimana tutup biopori tersebut akan bekerja sama dengan RAPPO (Rumah Produksi Pengolahan Organik).
Untuk itu Pemerintah Kota Makassar melalui DLH mengusulkan program ambisius dalam anggaran perubahan 2026, yakni pembuatan 10.000 lubang biopori dan 10.000 liter ecoenzyme.
Edukasi akan menyasar 1000 titik di seluruh kota yang dimulai dari lingkungan sekolah.
Rencananya program ini juga akan menggandeng BUMN dan instansi strategis seperti PLN, Pegadaian, Bank Indonesia dan Pertamina sebagai mitra pelaksana.
DLH juga melibatkan Badan Gizi Nasional dan Dinas Kesehatan untuk memantau aktivitas pengelolaan sampah dari program makan siang gratis sebagai bagian dari pendekatan holistik antara kesehatan dan lingkungan.
Salah satu TPS3R di Tamalanrea disiapkan menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah terpadu, dengan model pemberdayaan petugas kebersihan yang digaji melalui sistem pembelian sampah oleh vendor.
Inisiatif ini mendapat dukungan dari Econatural, yang diwakili oleh Pak Zainal.
“Kami mendorong adanya buku tabungan sampah bagi setiap rumah tangga, agar warga terdorong untuk memilah dan menyetorkan sampah secara konsisten. Ini bisa kita mulai saat launching bank sampah nanti,” jelas Pak Zainal.
Ia juga menyoroti bahwa belum ada kampus di Makassar yang memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri serta menekankan perlunya audit pengolahan sampah agar strategi yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Sebagai upaya jangka panjang, pengelolaan maggot disebut sebagai salah satu teknologi biokonversi terbaik.
Namun, pengelolaan ini membutuhkan kemauan politik (political will) dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.
“Tidak ada satu pun pasar di Makassar yang punya database sampah. Ini tantangan sekaligus peluang. Kita perlu pilot project di berbagai sektor, mulai dari sekolah, perumahan, hingga pasar untuk membangun sistem data pengelolaan sampah yang solid,” tutup Pak Zainal.
Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat gerakan lingkungan hidup di Kota Makassar dan menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat dan berkelanjutan.
Sementara itu, wilayah seperti Kelurahan Untia telah lebih dahulu bergerak cepat.
Usai kunjungan Ketua TP PKK jajaran kelurahan mulai melakukan pencatatan sistematis terhadap jumlah sampah organik dan anorganik. (*)
