LINKSATUSULSEL.COM, MAKASSAR – Perencanaan program dan anggaran tak terlepas dari peran sekretaris dinas (sesdis).
Dalam Podcast Bincang Kota Tribun Timur edisi Kamis (5/12/2024), Sesdis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Hj Hamna Faisal memaparkan seperti apa perannya.
BeritaLainya:
Dipandu Host I Luh Devi Sania, berikut petikan wawancaranya:
Tugas sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 76 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Disperkim. Melaksanakan koordinasi kegiatan dinas, penyusunan rencana program kerja dan anggaran. Lalu penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan keuangan. Penyelenggaraan urusan umum ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi, dan administrasi kepegawaian. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
Mengelola administrasi internal?
Mengelola urusan administrasi umum termasuk surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, kelengkapan humas dan keprotokolan. Mengelola administrasi keuangan. Menyusun dan mengelompokkan program dinas, membagi tugas bawahan sesuai job desk, melaksanakan koordinasi dengan instansi yang lain, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dinas perumahan.
Hampir disemua bidang terutama PSU, bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).
Tanggung jawab soal anggaran?
Membantu kadis untuk mengkoordinasikan anggaran, perencanaan/penghitungan anggaran, dan verifikasi anggaran yang sudah terealisasi.
Tahun ini Disperkim Makassar tidak mendapatkan APBN. Ada beberapa bidang yang tidak melaksanakan sesuai dengan SPM utamanya bidang umum karena terkendala anggaran yang tidak memadai.
Upaya menanggulangi?
Disperkim mengambil jalan dengan koordinasi dengan Baznas atau dana CSR.
Memastikan koordinasi efektif?
Kami sering menggelar rapat koordinasi, dengan pihak eksternal dan Pemprov Sulsel juga begitu.
Meningkatkan efisiensi program?
Evaluasi apakah tujuan kegiatan sudah sesuai harapan yang ditetapkan pemkot. Jika program tidak jalan, kita melihat seperti apa kendalanya. Evaluasi rutin per triwulan.
Penyusunan renstra?
Melihat kondisi yang ada. Melihat masukan atau usulan warga dalam musrenbang.
Tantangan mengelola SDM?
Hal Utama yang ditekankan dalah kedisiplinan, skill SDM yang perlu ditingkatkan, kebijakan SDM yang belum memadai.
Upaya peningkatan skill?
Ikut Bimbingan Teknis (bimtek) atau capacity building untuk meningkatkan kapasitas khususnya bidang kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Namun kembali ke SDM khususnya staf kadang mereka merasa sudah cukup kemampuannya, ada juga memotivasi diri untuk meningkatkan kapasitas.
Bimtek biasanya terkait pengelolaan keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Bagaimana merencanakan program, dan pelatihan kepegawaian. Bidang kepegawaian, misalnya ada bimtek tiga hingga empat kali setahun.
Transparansi pelaporan kegiatan dinas?
Ini hal penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami sering koordinasi, utamanya sub bagian perencanaan keuangan juga capaian kinerja masing-masing bidang.
Perencanaan anggaran?
Semua bidang sangat penting, sehingga kita membagi sesuai kapasitasnya.
Komunikasi dengan instansi lain/masyarakat?
Lewat sosial media, mengelola UPTD rusunawa, kadang berinteraksi langsung.
Respon masyarakat?
Sangat antusias, misalnya Kawasan Kumuh disulap jadi layak huni dan lebih terbuka. Masyarakat sangat terbuka.
Bidang dengan anggaran terbanyak?
Bidang Kawasan. Karena didalamnya ada jalan lingkungan.
Monitoring seperti apa?
Evaluasi program secara berkala, tiap tiga bulan.
Bagaimana dengan RTH perumahan?
Perumahan ada aturan 30 persen RTH. Yang tidak menaati, pertama-tama kami berikan surat teguran.(*)
