MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya pemahaman yang baik terhadap proses pengadaan barang dan jasa dalam pengelolaan Dana Kelurahan.
Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 di Aston Makassar Hotel & Convention Center, Selasa (21/4).
Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan Dana Kelurahan merupakan instrumen penting dalam mendorong percepatan pembangunan di tingkat kelurahan, sekaligus meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
“Realisasi Dana Kelurahan bukan sekadar soal penyerapan anggaran, tetapi sejauh mana program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Zulkifly dalam sambutannya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan Dana Kelurahan sangat bergantung pada proses pengadaan barang dan jasa yang tepat, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Ketika pemahaman terhadap pengadaan lemah, maka yang terjadi bukan hanya keterlambatan realisasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi hingga risiko hukum,” tegasnya.
Andi Zul–sapaan akrabnya–juga mengingatkan pelaksanaan Dana Kelurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, yang menitikberatkan penggunaan mekanisme swakelola, khususnya Swakelola Tipe IV, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, skema tersebut memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan, namun tetap membutuhkan pemahaman yang komprehensif dan pengawasan yang ketat.
“Swakelola Tipe IV bukan berarti tanpa aturan. Justru membutuhkan pemahaman yang lebih baik, pengawasan yang lebih cermat, dan tanggung jawab yang lebih besar,” katanya.
Eks Camat Ujung Pandang ini menambahkan, kegiatan Bimtek ini menjadi bekal penting bagi para lurah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh pihak terkait agar mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa secara benar dan sesuai regulasi.
“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bekal utama untuk memastikan setiap rupiah Dana Kelurahan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ucapnya.
Zulkifly berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius hingga selesai, sehingga pengelolaan Dana Kelurahan di Kota Makassar semakin baik, baik dari sisi kepatuhan terhadap aturan maupun kualitas hasil pembangunan.
“Insya Allah, kita harap peserta yang ikut Bimtek bisa memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dana Kelurahan sehingga berdampak pada pembangunan di Kota Makassar,” tukasnya. (*)
