MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM– Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di SDN Mangkura III Makassar yang seharusnya meriah dan penuh sukacita, kini malah berbuntut panjang dan memicu kemarahan.
Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dengan dalih untuk membiayai acara HUT Kemerdekaan RI sebuah kebijakan yang dianggap memberatkan dan terkesan ‘memaksa’.
BeritaLainya:
Keresahan para wali murid ini mencuat setelah mereka diminta membayar sejumlah iuran dengan nominal yang cukup lumayan
Pungutan yang diduga bersifat penyampaian ini mencakup beberapa pos pengeluaran, yaitu:
“Ini bukan sukarela lagi, tapi sudah seperti kewajiban karenan terdata.
Banyak dari kami merasa enggan bersuara, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang,” ujar salah seorang orang tua siswa yang memilih untuk tidak menyebutkan namanya.
Pungutan ini sontak menimbulkan pertanyaan besar di kalangan wali murid, yang merasa bahwa beban pendidikan di sekolah tersebut semakin tidak terkendali.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala UPT SPF SDN Mangkura III Makassar, Ahmad Amiruddin, S.Pd, MM, yang berkantor di Jalan Botolempangan, No.65. Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang belum memberikan tanggapan resmi.
Namun, situasi ini sudah terlanjur memantik polemik di media sosial dan menjadi sorotan publik.
Para orang tua berharap agar pihak sekolah segera meninjau ulang kebijakan ini.
Mereka mendesak agar perayaan kemerdekaan bisa dirayakan dengan cara yang lebih sederhana dan tidak membebani siswa dan orang tua.
Kejadian ini mencoreng semangat persatuan dan kebersamaan di lingkungan sekolah, dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana di institusi pendidikan.
Kabid SD saat di konfirmasi belum juga memberikan informasi jelas, apakah pesta rakyat di haruskan menyetor untuk kesuksesan hari kemerdekaan atau tidak, dan apakah karena pengaruh efesiensi anggaran sehingga orangtua jadi korban ?(,*)
Editor :(Mk)
Sumber(AC)
