LUTIM, LINKSATUSULSEL.COM–Salah satu media online (red) melansir pemberitaan adanya oknum anggota dari Polres Luwu Timur yang mendatangi pengusaha tambang galian batu di kecamatan Mangkutana, Luwu Timur. Dalam berita tersebut merangkum keterangan salah seorang pengusaha tambang di daerah tersebut, Muh. Toha yang kabarnya mendapat intimidasi dari oknum anggota Polres Luwu Timur yang mempersoalkan izin usaha pertambangan milik Toha, yang berujung adanya permintaan uang.
Namun berita yang dilansir media online tersebut justru ditepis Muhammad Toha di kediamannya, Selasa kemarin (24/01/2022). “ sama sekali tidak benar jika ada oknum anggota Polres Luwu Timur yang melakukan intimidasi terkait izin usaha pertambangan kami, apalagi berujung pada permintaan uang sebagaimana berita yang dibuat salah satu media.” Kata Toha membantah pemberitaan salah media tersebut
BeritaLainya:
Dia mengatakan, memang dirinya mengakui pernah didatangi salah satu anggota Polres Lutim dan menanyakan kepemilikan izin usaha pertambangan. “ Saat itu yang bersangkutan (anggota Polisi) mempertanyakan izin usaha pertambangan kami dari dinas ESDM propinsi. Dan menyarankan agar sebaiknya saya mengurus izin agar usaha ini biar legal dan tidak liar. Anggota itu juga tidak pernah meminta uang ke kami,” sergah Toha.
Dirinya Mengaku Serahkan Uang ke Apri
Lebih lanjut Toha menuturkan, bahwa pada Oktober tahun 2022 kemarin, dirinya didatangi pengurus yang mengatasnamakan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI). “ Pengurus APRI memberikan garansi jika saya bergabung dengan asosiasinya maka usaha pertambangan yang dijalankannya akan aman dan berstatus legal. Jaminan legalitas usaha pertambangan diberikan dalam bentuk sertifikat berlabel responsible mining community(RMC). Sertifikat tersebut saya bayar senilai Rp. 15 juta,” bebernya.
Dia menguraikan anggota dan pengurus dan APRI tersebut mayoritas berprofesi sebagai LSM sekaligus wartawan
Namun dua bulan berjalan setelah terdaftar sebagai anggota RMC, Muhammad Toha memilih keluar sekaligus mengundurkan diri dari APRI. “ Saya memutuskan mundur sebagai anggota RMC lantaran adanya kebijakan ataupun pemberlakuan kontribusi sebesar Rp. 20 ribu per retase yang dibebankan kepada kami.” Ungkapnya.
Adapun rincian kontribusi sebesar Rp 20 ribu yang diwajibkan kepada penambang yang merupakan anggota RMC adalah
1. Operasional pengurus lapangan Rp. 200/ rit
2. Biaya pengurusan izin WPR, IPR, dll Rp. 2000/ rit
3. Biaya pembinaan dan pendampingan APRI (DPP/DPW) sebesar Rp. 5.000/rit
4. Biaya kemanan dan kontribusi Rp. 5.000/rit
5. Fee tingkat desa dan kecamatan Rp. 2.000/ rit
6. Fee tingkat kabupaten/ pemda Rp. 2.000 / rit
7. 7. Entertainment LSM, wartawan , dll Rp. 1.000/ rit
8. Kas RMC Rp. 1,000/ rit
“ Alasan saya mengajukan pengunduran diri karena saya menilai bergabung dengan RMC tidak ada manfaatnya, bahkan membebani kami dengan kontribusi yang tidak jelas,” pungkas Toha.
