LINKSATUSULSEL,.COM, MAKASSAR – Kinerja Pemerintah Kota Makassar, dalam periode awal pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) menuai perhatian positif.
Pengamat menilai, berbagai program yang dijalankan menunjukkan efektivitas sekaligus ketepatan sasaran dalam menjawab persoalan perkotaan.
BeritaLainya:
Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menuturkan, Pemerintahan Munafri Arifuddin – Aliya Mustika Ilham (MULIA) di Kota Makassar, menunjukkan kinerja yang efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat dalam waktu relatif singkat.
“Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, tren kinerja pemerintahan Kota Makassar terus menunjukkan arah positif,” jelasnya, Senin (4/5/2026).
“Program-program yang dijalankan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia tersebut, menilai arah kebijakan serta implementasi program pemerintahan MULIA berada di jalur yang tepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sejumlah indikator memperlihatkan arah kebijakan yang jelas, implementasi program yang terukur, serta dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dari sisi pelayanan publik, hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencatat nilai 8,76 dengan kategori mutu pelayanan sangat “baik”.
Lanjut dia, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi indikator meningkatnya kualitas layanan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Ras, peningkatan tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pelayanan pemerintah yang kini dinilai semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, dari sisi persepsi publik, survei kebijakan pada Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,01 persen atau masuk kategori tinggi.
Capaian ini menggambarkan bahwa mayoritas warga merasakan langsung manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
“Tingginya kepuasan publik ini tidak lepas dari konsistensi realisasi program prioritas,” jelasnya.
Disebutkan, beberapa program yang dinilai berkontribusi antara lain penataan kota melalui penertiban parkir liar, pembenahan kawasan publik, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib dan terarah.
Bos PPI itu menerangkan, tak hanya dari sisi persepsi publik, kinerja Pemerintah Kota Makassar juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.
Pada April 2026, melalui sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Makassar ditetapkan sebagai daerah dengan status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.
Penilaian tersebut merupakan evaluasi komprehensif berbasis berbagai indikator, mulai dari capaian pembangunan daerah seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi.
Dan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang mencakup transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah, hingga inovasi program unggulan.
“Dari seluruh indikator tersebut, Makassar menunjukkan performa yang unggul, bahkan menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang meraih predikat kinerja tinggi,” ungkap Ras MD.
Dia menambahkan, capaian ini menegaskan bahwa pemerintahan MULIA tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, juga tidak terlepas dari pendekatan kepemimpinan kolaboratif yang dijalankan Wali Kota Makassar dengan melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama,” katanya.
Selaku pemerhati publik, dia menyebutkan. Dengan berbagai capaian tersebut turut memperkuat optimisme masyarakat terhadap masa depan Kota Makassar.
Dalam waktu singkat, fondasi kinerja pemerintahan dinilai telah terbangun kuat, baik dari sisi pelayanan publik, persepsi masyarakat, maupun pengakuan di tingkat nasional.
Lebih jauh, disebutkan kepemimpinan Munafri Arifuddin dinilai mampu membuktikan bahwa kepemimpinan bukan sekadar simbol, melainkan kerja nyata yang terukur, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Prestasi Makassar juga terlihat dalam aspek sosial, berdasarkan data SETARA Institute tahun 2026, Kota Makassar berhasil masuk dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia dengan menempati peringkat ke-9.
Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam menjaga kerukunan sosial dan harmoni di tengah keberagaman, khususnya untuk kategori kota dengan jumlah penduduk di atas satu juta jiwa.
Jika dibandingkan dengan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2024, Makassar sebelumnya berada di posisi ke-52. Pada IKT 2025 yang diumumkan tahun 2026, posisi tersebut melonjak drastis hingga naik 43 peringkat ke posisi ke-9 nasional.
Di level internasional, Kota Makassar juga menorehkan prestasi membanggakan. Program Revitalizing Informal Settlements and Their Environment (RISE) yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar berhasil masuk dalam lima besar proyek terbaik dunia pada ajang WRI Ross Center Prize for Cities.
Penghargaan bergengsi yang digelar di New York pada April 2026 ini diikuti sekitar 300 kota dari berbagai negara, sebelum akhirnya menetapkan lima finalis dengan inovasi terbaik di bidang lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan.
“Tentu saja, dengan berbagai capaian tersebut, Makassar tidak hanya menunjukkan kemajuan, tetapi juga percepatan pembangunan dengan arah yang jelas dan terukur, serta memberikan bukti nyata,” tukasnya. (*)
