MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM — Pemerintah Kota Makassar, dibawa kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperkuat inovasi pelayanan publik melalui transformasi digital dan program pemberdayaan masyarakat.
Dua inovasi unggulan, yakni Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) dan SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana).
BeritaLainya:
Kedua inovasi tersebut dipaparkan langsung Munafri Arifuddin dalam tahapan penilaian presentasi kepala daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (3/11/2026).
“Inovasi ini, kami terapkan di Pemkot Makassar, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif berbasis digital, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana,” ujar Appi.
Dalam presentasinya dari Balai Kota Makassar, Munafri menjelaskan bahwa inovasi Lontara+ yang dikembangkan Pemkot Makassar sejak 2025 berangkat dari kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan pelayanan publik dan tantangan perkotaan.
Ia mengakui, sebelumnya masih terdapat sejumlah persoalan, mulai dari belum optimalnya kualitas dan kecepatan pelayanan publik, layanan digital yang berjalan sendiri-sendiri, hingga belum maksimalnya integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, penanganan pengaduan masyarakat, pemerataan akses pelayanan, persoalan infrastruktur perkotaan, seperti banjir, genangan dan kemacetan, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui inovasi.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” jelas Munafri.
Dari kondisi tersebut, Pemkot Makassar kemudian menghadirkan Lontara+ sebagai super-apps yang mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi pemerintah dalam satu platform digital.
Dikatakan bahwa melalui Lontara+, dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintahan dalam satu genggaman.
Dimana, platform ini juga dirancang untuk mempercepat pelayanan, mengintegrasikan data antar-OPD, memperluas akses layanan, serta mempercepat tindak lanjut pengaduan masyarakat.
“Hadirnya inovasi Lontara+ tidak sekadar aplikasi digital, tetapi menjadi bagian dari perubahan sistem kerja pemerintahan agar lebih terhubung, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pengembangannya turut diperkuat melalui regulasi daerah, di antaranya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah Tahun 2024.
Lanjut Appi, pihak Pemkot Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, serta masyarakat.
Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan.
Disebutkan, hasilnya, Lontara+ mulai menunjukkan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan data yang dipaparkan, platform ini telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna, dengan lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
Tidak hanya itu, Lontara+ juga telah menerima lebih dari 20 ribu aduan masyarakat. Sebanyak 18.819 aduan di antaranya telah diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
“Ini menjadi bagian dari tujuh program strategis yang kami siapkan untuk memastikan digitalisasi berjalan terarah dan terukur,” katanya.
“Kami ingin menjadikan Lontara+ sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal informasi dan pelayanan,” sambung mantan CEO PSM itu.
Selain inovasi digital Lontara+, Munafri juga memperkenalkan inovasi non-digital bernama SALAMA atau Sahabat Anak Lewat Afirmasi Aman Bencana yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.
Disebutkan, berbeda dengan Lontara+, Salama menyasar penguatan literasi dan kesiapsiagaan bencana sejak usia dini melalui pendekatan edukatif dan psikologis.
“Program ini dirancang agar anak-anak sekolah tidak hanya memahami langkah penyelamatan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental sehingga tidak mudah panik saat menghadapi situasi darurat,” terangnya.
Menurutnya, inovasi tersebut dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, terus memberikan edukasi kepada siswa.
Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode Hypno-Shield, yakni pendekatan afirmasi positif berbasis hipnoterapi yang terintegrasi dengan psikologi untuk membangun mentalitas tangguh pada anak.
Melalui metode tersebut, anak-anak diberikan pemahaman kebencanaan dengan pendekatan yang lebih menyenangkan, sekaligus dilatih untuk tetap tenang dan memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.
Appi menerangkan bahwa, pelaksanaannya melibatkan BPBD, Dinas Pendidikan, psikolog, Komunitas Hipnoterapi Makassar, tenaga pendidik, relawan, serta pihak sekolah.
Selain itu, personel BPBD juga dihadirkan sebagai sahabat anak, sehingga edukasi kebencanaan tidak terasa kaku, tetapi lebih dekat dan mudah dipahami.
“Jadi, anak-anak harus dibekali pengetahuan sejak dini. Mereka tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi situasi tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut, Ketua IKA FH Unhas itu menuturkan, inovasi SALAMA juga dirancang agar dapat direplikasi di sekolah maupun daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi risiko bencana setempat.
Dari implementasi program tersebut, tercatat sekitar 400 keluarga sekolah telah terlibat. Sementara itu, tingkat pemahaman siswa terhadap langkah-langkah kesiapsiagaan bencana meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen.
“Tentu, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari hadirnya sebuah program, tetapi juga dari dampak dan manfaat,” tuturnya.
Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi, serta keberlanjutan inovasi agar program yang dibangun tidak berhenti pada satu periode pemerintahan.
Besar harapan bahwa inovasi ini tidak hanya berjalan selama masa pemerintahan sekarang, tetapi menjadi fondasi digitalisasi yang berkelanjutan.
“Yang paling penting, inovasi harus aplikatif, mudah digunakan, informatif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Munafri. (*)
