MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM — Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian ekosistem laut melalui aksi nyata konservasi terumbu karang di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian konservasi terumbu karang dan artificial reef berbentuk mesin ATM (Anjungan Terumbu Mandiri) diinisiasi oleh Dispora Kota Makassar, berlangsung di Pulau Lanjukang, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Sabtu (7/11/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung dalam kegiatan yang merupakan kolaborasi Pemerintah Kota Makassar bersama Bank Sulselbar dan komunitas penyelam tersebut.
“Ini adalah upaya kita bersama, baik pemerintah Kota, Bank Sulselbar, maupun teman-teman dari komunitas penyelam yang ada di Kota Makassar, menjaga kelestarian laut dan pantai,” pesan Appi.
Dalam kegiatan ini, dilakukan penanaman fragmen karang hidup menggunakan media khusus, seperti Spider Web atau rangka besi berbentuk jaring laba-laba serta meja beton.
Bibit karang yang ditanam merupakan hasil budidaya yang dipersiapkan untuk memulihkan kawasan terumbu karang yang mengalami degradasi akibat perubahan suhu laut, pemanasan global, hingga aktivitas jangkar kapal.
Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menyampaikan bahwa, konservasi terumbu karang bukan sekadar kegiatan penghijauan bawah laut, melainkan langkah penting untuk melindungi, memulihkan, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Menurutnya, keberadaan terumbu karang memiliki peran vital dalam menjaga habitat berbagai biota laut sekaligus menopang keberlanjutan sumber daya perikanan dan kehidupan masyarakat pesisir.
“Kita melakukan kegiatan untuk peduli terhadap lingkungan laut dan konservasi alam melindungi biota untuk generasi mendatang,” tutur Munafri.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota bersama para mitra berupaya mengaktifkan kembali kawasan terumbu karang di sekitar Pulau Lanjukang agar ekosistem bawah laut tetap terjaga dan dapat berkembang.
Namun, Munafri menegaskan, program konservasi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Sehingga, perlu ada komitmen jangka panjang melalui pemantauan, pengawasan, dan perawatan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan karang berjalan dengan baik.
“Kita berharap inisiatif ini bukan hanya dilakukan dalam bentuk seremonial yang kemudian hilang, tetapi harus punya program berkelanjutan. Dijaga, dikontrol, dan dilihat bagaimana proses perkembangannya,” imbuh Appi.
Selain itu, Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga membuka peluang untuk mereplikasi kegiatan serupa di sejumlah pulau lain di wilayah Makassar.
Dengan semakin luasnya kawasan terumbu karang yang direhabilitasi, diharapkan kelestarian laut Makassar semakin terjaga, sekaligus memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat kepulauan.
“Kegiatan seperti ini akan kita duplikasi lagi di berbagai pulau yang ada di Kota Makassar. Kita ingin terumbu karang yang diaktivasi hari ini bisa menambah dan menjaga kelestarian laut kita,” katanya.
Lebih jauh, Munafri menekankan bahwa perhatian terhadap lingkungan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau.
Menurutnya, pembangunan kawasan kepulauan tidak cukup hanya berorientasi pada pelestarian alam, tetapi juga harus menghadirkan peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih baik bagi warga yang tinggal di wilayah tersebut.
“Kita mau bagaimana bisa memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di pulau, untuk bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
“Ini adalah komitmen yang harus kita bangun bersama-sama untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dan semuanya bisa merasakan pembangunan,” sambung Appi
Sejaunini, perhatian Wali Kota Appi kepada warga di Kepulauan cukup besar. Terbaru, untuk pertama kalinya, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) Pemerintah Kota Makassar menjangkau langsung tiga pulau terluar yang berpenghuni.
Terobosan ini menjadi kado pelayanan bagi masyarakat kepulauan dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar yang diperingati pada 9 November 2026.
Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemkot Makassar menghadirkan layanan jemput bola di Pulau Langkai, Lanjukang, dan Lumu-Lumu.
Pulau tersebut masuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), masuk perbatasan selat dengan wilayah Provinsi lain.
Pelayanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan, tanpa terkecuali warga yang bermukim di wilayah kepulauan.
Dengan perhatian begitu besar untuk warga di pulau. Pada kesempatan ini, Appi yang juga mantan CEO PSM itu juga mengajak seluruh pengunjung, masyarakat pulau, dan nelayan untuk menjadi bagian dari gerakan menjaga laut.
Edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut perlu terus diperkuat, termasuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke laut maupun aktivitas lain yang dapat merusak terumbu karang.
Ia menilai, keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan komunitas penyelam, tetapi juga membutuhkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sehari-hari.
“Terlebih, Pulau Lanjukang merupakan salah satu pulau terluar dalam gugusan Kepulauan Spermonde yang memiliki potensi wisata bahari cukup besar,” jelasnya.
Pulau yang berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ini dikenal dengan hamparan pasir putih yang luas, suasana alam yang asri, serta air laut jernih bergradasi biru toska.
Appi menambahakan, potensi tersebut menjadi aset wisata yang perlu dijaga melalui pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
“Keindahan alam dan kekayaan bawah laut Pulau Lanjukang, kita harapkan dapat terjaga agar dinikmati generasi mendatang sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat,” harap Appi, menutup keterangan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Fauzi Andi Wawo, jajaran Bank Sulselbar, komunitas mancing, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar, di antaranya Kadispora, Kadiskominfo, Kadispar, Kalak BPBD, Kadis Perikanan dan Pertanian (DP2), serta Camat Kepulauan Sangkarrang. (*)





