MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto meminta Perumda Parkir Makassar Raya meningkatkan potensi pendapatan,Hal itu dikatakan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Khusus Pendapatan 2023 yang dihadiri seluruh perwakilan OPD dan BUMD lingkup Pemkot Makassar di Mercure Hotel Bali Seminyak, beberapa hari lalu.
Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mencapai penerimaan asli daerah Rp 2 triliun.
“Melalui Rakor ini kami ingin sinergitas dan kolaborasi OPD dan BUMD menggali potensi untuk optimalisasi menuju PAD 2 triliun,”jelasnya.
Penerimaan pajak maupun retribusi daerah, semuanya kita akan eksplorasi potensinya bersama-sama dan kolaborasikan di forum ini,”tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Yulianti Tomu menyampaikan, dalam Rakor pendapatan. Ia terlebih dahulu melakukan tahapan awal, yakni mengkaji program PD Parkir Makassar Raya tahun 2023.
“Maka tentu ada tahapan berikutnya. Seperti kita akan menyampaikan itu, dalam satu forum terbuka untuk di diskusikan, oleh semua pihak terkait. Termasuk masyarakat yang di dalam pengguna parkir di Kota Makassar. Olehnya itu, kami akan komunikasi dan koordinasi kesemua pihak yang terkait dan beririsan, agar sama sama memperkuat kinerja PD Parkir untuk semaksimal mungkin, demi mewujudkan pesan bapak Walikota Makassar pada Rakorsus di Bali,”ungkapnya.
Sebelumnya meluncurkan program andalan PD Parkir Makassar pada awal tahun 2023, Direksi sudah mulai dengan mengadakan rapat koordinasi pada jajarannya. Seperti
mengelaborasi lainnya dengan sistem digital.
Sehingga perusahaan mampu mencapai ekosistem digital yang berfokus pada efektivitas efisiensi perusahaan. Kemudian untuk pelaksanaan, pasti harus ada tahap sosialisasi, sebelum program itu dijalankan.
“Kita sudah mulai dengan menerapkan Corporate Management System di Perumda Parkir, artinya internal kita dipermudah parkir ini. Jika nanti ada member parkir itu, kita terapkan penerapan cashless.
Jadi program unggulan itu, harapan kami mengubah kebiasaan pembayaran parkir dari tunai menjadi non tunai, sehingga prihal ini menekan tindakan kebocoran pendapatan,”tutur Yulianti Tomu ini. (**)
