JAKARTA, LINKSATUSULSEL.COM– Pemerintah resmi menyiapkan kebijakan baru yang akan mengubah pola aktivitas masyarakat mulai April 2026. Mulai bulan depan, siswa akan kembali belajar secara online dengan kombinasi tatap muka untuk praktikum, sementara aparatur sipil negara (ASN) menjalankan sistem kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar efisiensi energi nasional dengan target penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya dari sektor transportasi. Rapat koordinasi lintas kementerian telah membahas secara matang skema ini, dengan pendekatan yang merujuk pada pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi.
BeritaLainya:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dibuat secara sembarangan dan berbasis data serta perhitungan matang agar tidak mengganggu layanan publik. Ia juga menekankan bahwa langkah “kembali ke rumah” ini bukan karena faktor kesehatan, melainkan sebagai respons terhadap situasi global yang semakin memanas dan dampak ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah terhadap pasokan energi dunia.
“Langkah efisiensi ini harus disusun secara terukur dan berbasis data. Kita menggunakan pengalaman pengaturan mobilitas masa pandemi untuk menyelamatkan konsumsi energi nasional,” tegas Pratikno dalam keterangan resminya kamis 19/3/2026
Menurutnya, sistem pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan secara daring. “Untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno.
Rincian Skema yang Akan Diterapkan
Pemerintah telah merancang sejumlah strategi utama yang akan diterapkan secara bertahap:
1. ASN kembali menjalankan sistem WFA guna mengurangi mobilitas harian
2. Sistem pembelajaran menerapkan kombinasi daring dan luring
3. Materi teori dilakukan secara online, sementara praktik tetap tatap muka
4. Layanan publik berbasis digital akan diperkuat agar tetap optimal
5. Perjalanan dinas akan dibatasi hanya untuk kebutuhan mendesak
6. Efisiensi energi di gedung perkantoran pemerintah akan diperketat
7. Metode pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap jenjang pendidikan
Dampak Ekonomi dan Evaluasi Berkala
Di sisi ekonomi, kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan. Sektor transportasi dan pelaku usaha di sekitar sekolah maupun perkantoran kemungkinan akan terdampak, namun masyarakat juga berpotensi diuntungkan karena pengeluaran transportasi dapat berkurang.
Pemerintah memastikan akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan kualitas layanan publik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sektor transportasi masih menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional, sehingga pengurangan mobilitas dinilai sebagai langkah paling efektif.
“Pemerintah terus mencari berbagai cara untuk menghemat konsumsi energi, salah satunya dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat melalui penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel,” kata Bahlil.
Pemerintah juga menilai bahwa pengalaman selama pandemi membuktikan sistem digital mampu menopang aktivitas masyarakat, sehingga kebijakan ini sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Implementasi kebijakan ini tidak dilakukan secara serentak dan akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur digital di masing-masing daerah.
Pada akhirnya, pemerintah berharap konsumsi BBM dapat ditekan secara signifikan dan pola kerja serta pembelajaran yang lebih fleksibel mampu menjawab tantangan era digital ke depan.(**)
