PALANGKARAYA, LINKSATUSULSEL.COM– Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Stafsus Menkumham), Thomas Harming Suwarta, menyerukan kepada seluruh jurnalis di Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam agenda besar pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurutnya, jurnalis bukan hanya pilar demokrasi, tetapi juga fondasi penting dalam penegakan HAM.
Ajakan ini disampaikan dalam seminar nasional bertajuk “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” yang diadakan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kamis (13/11).
BeritaLainya:
“Membangun peradaban HAM adalah tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia, terutama para jurnalis yang memiliki kekuatan luar biasa melalui tulisan dan reportase berita. Mereka dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dan pemerintah,” tegas Thomas. “Bayangkan jika media dan wartawan memiliki perspektif HAM, mereka akan memberikan porsi besar pada isu-isu HAM, yang pasti berdampak positif pada masyarakat.”
Thomas menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan HAM, yang mencakup penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan HAM. Penempatan aspek HAM sebagai poin pertama dalam Astacita menunjukkan komitmen kuat untuk membangun peradaban baru yang berlandaskan nilai-nilai HAM.
“Kita semua, termasuk komunitas media, diajak untuk mewujudkan peradaban baru ini. Kita bisa memulainya dengan peran jurnalistik harian, memberikan kesadaran HAM kepada masyarakat melalui konten dan materi liputan. Isu HAM tidak hanya muncul saat terjadi kasus, tetapi juga dalam isu-isu penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM,” jelasnya.
Di tengah banjir informasi saat ini, Thomas mengingatkan bahwa wartawan media mainstream tetap menjadi rujukan publik untuk mendapatkan berita yang benar dan layak dikonsumsi. “Kekuatan pena wartawan memiliki pengaruh luar biasa dalam membangun peradaban HAM di Indonesia. Mari bersama-sama membangun peradaban HAM,” ajaknya.
Thomas juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kemampuan wartawan, termasuk pemahaman tentang HAM. “Kami menempatkan penguatan kapasitas HAM untuk rekan-rekan wartawan sebagai hal penting. Jurnalis yang memahami HAM dengan baik akan menjadi komunikator yang baik bagi publik, termasuk keberpihakan pada isu-isu HAM,” ujarnya.
Dia berharap adanya kerjasama dan sinergi yang baik antara media dan Kementerian HAM. “Bagi kami di Kementerian HAM, media adalah rekan seperjalanan. Kami menghargai independensi media, tetapi kerjasama dan kolaborasi yang baik tetap bisa dilakukan. Media adalah salah satu pilar HAM,” pungkasnya.
Ketua Umum Pewarna Indonesia, Yusuf Mujiono, menyambut baik ajakan Kementerian HAM untuk kerjasama dan kolaborasi membangun kesadaran HAM di kalangan wartawan. “Kami komunitas wartawan tertantang untuk ikut dalam arus besar membangun peradaban HAM. Selain meningkatkan kapasitas tentang HAM, kami juga berharap ada kepastian perlindungan HAM bagi wartawan dalam melaksanakan tugas,” kata Yusuf.
Saat dihubungi melalui saluran selulernya, Direktur LKBH Pewarna Indonesia, Kefas Hervin Devananda, atau yang akrab disapa Romo Kefas, memberikan analisis yang lebih tajam. “Ajakan ini adalah momentum penting, tetapi kita harus realistis. Peningkatan kapasitas jurnalis dalam HAM tidak akan efektif jika tidak ada perubahan sistemik dalam penegakan hukum dan perlindungan kebebasan pers,” tegasnya.
Romo Kefas mencontohkan kasus-kasus kriminalisasi terhadap jurnalis yang mengungkap dugaan pelanggaran HAM di daerah. “Kita lihat bagaimana jurnalis yang kritis terhadap konflik agraria seringkali justru menjadi target intimidasi dan bahkan diproses hukum. Jika pemerintah serius ingin melibatkan jurnalis dalam pembangunan HAM, maka praktik-praktik seperti ini harus dihentikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Romo Kefas menyoroti pentingnya akses informasi yang transparan dan akuntabel. “Bagaimana jurnalis bisa mengungkap kebenaran jika akses terhadap data dan informasi publik dibatasi? Pemerintah harus membuka diri dan memberikan kemudahan bagi jurnalis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan,” katanya. “Kami di LKBH Pewarna siap memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi jurnalis yang berjuang untuk kebebasan pers dan penegakan HAM. Namun, perubahan yang sesungguhnya harus datang dari komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak jurnalis.”
(VH/TSD)
