MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM– Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat War Room Balai Kota, Selasa (22/7).
Diketahui, agenda rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah. Di mana, dua hal tersebut merupakan perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia.
Sekda Zulkifly menyampaikan pihaknya optimistis Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Makassar bisa dikendalikan. Apalagi, Pemkot Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkolaborasi agar inflasi tetap terjaga.
“Kami di Pemkot Makassar melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) intens memantau kondisi pangan. Tujuannya apa, memastikan harga pangan tetap stabil sehingga inflasi terjaga,” ujar Sekda Zulkifly, Selasa (22/7).
Khusus untuk Program 3 Juta Rumah, Sekda Zulkifly menjelaskan pihaknya masih menunggu melakukan inventarisir lahan. Selanjutnya akan dibahas secara bertahap mengenai persiapan mewujudkan program 3 juta rumah.
Terpisah, Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Alamsyah menjelaskan Pemkot Makassar terus berupaya mengendalikan inflasi di kota ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengontrol harga di 12 pasar tradisional dan 2 pasar modern.
“Jadi kita memantau harga-harga di pasar-pasar tersebut setiap hari dan memberikan pelaporan tentang perkembangan harga,” jelas Alamsyah.
Selain itu, pemerintah kota juga melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) untuk mendekatkan pangan di tengah-tengah masyarakat. GPM ini dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu, dan pemerintah kota juga memantau kondisi perkembangan harga.
“Jika harga pangan prioritas di pasar-pasar mengalami kenaikan, maka pemerintah kota melakukan intervensi pelaksanaan GPM di sekitar pasar tersebut,” paparnya.
Sambung mantan Camat Tallo itu, Pemkot Makassar bekerja sama dengan 22 distributor, selain Bulog, untuk mengendalikan harga pangan. Saat ini, pemerintah pusat telah menurunkan harga beras SPHP (Stabilitas Pangan) menjadi Rp58.000 per 5 kilo, dan harga minyak goreng menjadi Rp15.000 per kilo.
“Harga-harga ini kemudian diturunkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan GPM,” ucapnya.
Ia menambahkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi bekerja sama dalam proses penanganan inflasi. Sebab, penanganan inflasi tidak bisa ditangani oleh hanya satu OPD, tetapi memerlukan kerja sama dan elaborasi antar OPD.
“Dengan kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di kota ini,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Mahyuddin menjelaskan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Dalam rangka mendukung program ini, Pemkot Makassar telah menjalankan surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Kami di Pemkot Makassar juga sedang melakukan inventarisasi lahan, nah rencananya itu pembangunan rumah susun. Harapannya dapat meningkatkan ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat,” jelasnya. (*)
