MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, mendukung pembentukan Program Kampung Redam dengan memilih kelurahan yang dinilai representatif sebagai lokasi percontohan di Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly saat menerima kunjungan kerja jajaran Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (2/6).
Hadir Direktur Pelayanan HAM Kementerian HAM Osbin Samosir sebagai pimpinan rombongan dengan agenda koordinasi membahas pelaksanaan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam.
Sekda Makassar Andi Zulkifly meminta tim dari Kementerian HAM bersama pemerintah daerah segera melakukan asistensi dan pemetaan wilayah yang dinilai layak menjadi lokasi Kampung Redam.
Menurutnya, dari 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar, perlu dipilih kawasan yang memiliki komunitas masyarakat yang kuat, tingkat kemajemukan yang tinggi, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.
“Kami memiliki 153 kelurahan. Silakan dilakukan asistensi untuk menentukan kelurahan mana yang paling cocok dijadikan Kampung Redam. Sebaiknya dipilih wilayah yang masyarakatnya cukup banyak dan memiliki komunitas yang beragam,” kata Sekda Makassar Andi Zulkifly.
Ia menilai kawasan di pusat kota tidak menjadi prioritas karena didominasi aktivitas bisnis. Sebaliknya, kelurahan yang memiliki karakter masyarakat yang majemuk dan interaksi sosial yang tinggi dinilai lebih tepat dijadikan lokasi percontohan.
Andi Zulkifly juga mengusulkan agar dipilih lebih dari satu lokasi, baik wilayah yang memiliki riwayat konflik sosial maupun wilayah yang relatif kondusif. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam melihat efektivitas Program Kampung Redam di berbagai karakter lingkungan masyarakat.
“Bisa dipilih satu wilayah yang pernah memiliki konflik sosial dan satu wilayah yang relatif kondusif. Yang terpenting, masyarakatnya beragam dan memiliki komunitas yang aktif,” ujarnya.
Selain itu, Mantan Camat Ujung Pandang itu menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk keberadaan ruang dialog yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan mediasi, edukasi, dan penguatan harmoni sosial.
Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Kelurahan Pampang, Kaluku Bodoa, Tallo, Bontoa, hingga Tamalate dapat menjadi bahan pertimbangan karena memiliki karakter masyarakat yang heterogen serta fasilitas yang cukup mendukung.
“Kalau bisa dipilih kelurahan yang sudah memiliki ruang dialog dan infrastruktur yang memadai. Ini penting untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk apabila nantinya ada kunjungan dari kementerian,” jelasnya.
Andi Zulkifly menambahkan, koordinasi teknis lebih lanjut akan dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk menentukan lokasi terbaik sekaligus menyusun struktur pelaksanaan Program Kampung Redam.
Menurut dia, Kota Makassar berkomitmen mendukung penuh program tersebut dan bahkan membuka peluang penambahan jumlah lokasi percontohan yang sebelumnya direncanakan hanya tiga titik.
“Kami siap menindaklanjuti program ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut secara teknis bersama Kanwil. Kalau memungkinkan, jumlahnya tidak hanya tiga lokasi, tetapi bisa ditambah sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah,” tuturnya.
Diketahui, program Kampung Redam merupakan salah satu inisiatif yang diharapkan mampu memperkuat budaya dialog, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Jadi kami menilai program tersebut sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif bagi pembangunan daerah,” jelasnya. (*)
