PANGKEP, LINKSATUSULSEL.COM – Kondisi bangunan UPT SD Negeri 34 Bontosua yang terletak di Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia (DPP KAMI).
Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi fisik sekolah tampak memprihatinkan. Dinding bangunan terlihat mengalami kerusakan serius dengan bagian plester yang mengelupas hingga memperlihatkan susunan bata merah. Selain itu, lantai koridor dipenuhi kotoran dan dedaunan, menandakan minimnya perawatan rutin.
BeritaLainya:
Tidak hanya itu, beberapa fasilitas penunjang seperti tembok bagian bawah yang terkikis dan lingkungan sekitar yang kurang tertata menunjukkan bahwa sekolah ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan proses belajar mengajar bagi para siswa.
Ketua Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia, Idam dalam keterangannya menegaskan bahwa kondisi tersebut dinilai bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan.
“Sekolah adalah tempat mencetak generasi masa depan. Jika fasilitasnya tidak layak, maka bagaimana kualitas pendidikan bisa maksimal?” tegasnya sabtu (28/3/2026)
Lebih lanjut, pihaknya juga mendesak Bupati Pangkajene dan Kepulauan serta Komisi DPRD Pangkajene dan Kepulauan yang membidangi Dinas Pendidikan agar segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Pangkep beserta Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD).
“Jika dalam evaluasi tersebut terdapat potensi dugaan penyalahgunaan anggaran dan/atau dugaan penyalahgunaan wewenang, maka kami mendesak Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pangkep cq. Kasi Pidsus Pangkep, untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Mereka menilai, ketimpangan pembangunan pendidikan di wilayah kepulauan seperti Liukang Tupabbiring, keliru bila terus dibiarkan tanpa solusi nyata.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan pendidikan, khususnya di daerah terpencil, masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.
Sampai berita ini terbit belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
(*)
