MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM– Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan Pemerintah Kota Makassar usai pelaksanaan serah terima jabatan (Sertijab) dari Wali Kota Makassar periode 2021-2025, Moh Ramdhan Pomanto.
Pemaparan itu disampaikan pada Rapat Paripurna Pengumuman Pidato Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota Makassar masa jabatan 2025-2030, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (3/03/2025).
BeritaLainya:
Dalam pemaparannya, Munafri menyampaikan bahwa langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu agenda penting yang akan segera dilaksanakan.
Munafri memaparkan, ketujuh arah kebijakan tersebut, yakni Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah,
Kemudian, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Kewilayahan yang Didukung Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Kesinambungan Pembangunan.
Sebagai langkah awal, Munafri menyebutkan ada tiga agenda prioritas yang akan segera dilaksanakan. Pertama adalah langkah strategis pengelolaan keuangan daerah melalui efisiensi anggaran.
Kebijakan ini memastikan seluruh pengeluaran dan belanja daerah tepat sasaran, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025.
“Langkah strategis tersebut adalah melakukan penyesuaian dan pergeseran alokasi APBD Tahun 2025 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2025 yang nantinya juga akan menyerap beberapa Prioritas Pembangunan Nasional melalui Asta Cita dan Program Unggulan MULIA di Tahun 2025,” jelasnya.
Kemudian agenda kedua, lanjut Munafri adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025-2029. Dokumen ini akan memuat visi, misi, dan janji politik MULIA dalam lima tahun ke depan, serta mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.
Sedangkan agenda ketiga, adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2026, yang menjadi dokumen perencanaan tahunan untuk menjabarkan kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun kedua pemerintahan MULIA.
“Keseluruhan agenda tersebut merupakan agenda yang tidak terpisahkan dari agenda perencanaan pembangunan Kota Makassar, baik jangka menengah maupun jangka tahunan,” sebutnya.
Munafri berharap sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat mampu mempercepat realisasi program pembangunan, serta membawa Makassar menjadi kota yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.
“Tentunya dukungan agenda dan tahapan prioritas tersebut perlu dukungan dan sinergitas seluruh stakeholder, dalam mengawal Pemerintahan MULIA di lima tahun ke depan,” pungkas Munafri.(*)
