LINKSATUSULSEL.COM, MAKASSAR — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar, menyoroti rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya PD Parkir dan PD Pasar.
Juru bicara Fraksi PKS, Hartono, menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang dinilai belum maksimal.
“Bahkan kendaraan yang hanya singgah di ATM pun dipungut retribusi parkir. Hal-hal seperti ini harus dievaluasi secara adil dan transparan,” tegasnya, Sabtu (5/7/2025).
Ia bilang, selain masalah retribusi parkir, Fraksi PKS juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan pajak reklame, terminal, dan pasar tradisional.
Menurut Hartono, potensi pendapatan tersebut belum tergarap maksimal akibat lemahnya pengawasan dan sistem pemungutan yang belum transparan.
Fraksi PKS mendorong perluasan digitalisasi PAD, integrasi data antar-SKPD, serta audit menyeluruh terhadap BUMD yang stagnan.
Hartono juga mengusulkan agar Pemkot memperluas kemitraan publik-swasta dan memberikan pelatihan intensif bagi petugas pajak dan retribusi.
“Kami juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal kota,” tutupnya. (*)
