LINKSATUSULSEL.COM, MAKASSAR – Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menangani banjir di wilayah Blok 10 Antang dan BTN Kodam 3 mendapat dukungan penuh dari legislatif. Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menegaskan komitmennya untuk mendorong rencana relokasi warga sebagai solusi menyeluruh, bukan sekadar langkah teknis.
“Relokasi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas hidup warga. Bukan hanya soal pindah tempat tinggal, tapi soal masa depan yang lebih layak,” ujar Muchlis, Kamis (22/5/2025).
BeritaLainya:
Menurut politisi Partai Hanura ini, pemindahan sekitar 400 rumah warga harus disertai dengan kompensasi yang adil dan pembangunan fasilitas dasar, seperti akses air bersih, jalan yang layak, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Kalau perlu dibangun sekolah di lokasi baru agar anak-anak tetap bisa sekolah tanpa terganggu. Jangan sampai relokasi justru menambah beban hidup mereka,” tambahnya.
Muchlis juga mengingatkan agar lokasi relokasi memperhatikan kedekatan warga dengan sumber penghidupan, terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Menurutnya, akses terhadap pekerjaan tidak boleh dikorbankan dalam proses ini.
“Relokasi harus terintegrasi dengan rencana pembangunan ekonomi warga. Kalau dipindah terlalu jauh dari lahan garapan atau tempat usaha, nanti mereka kehilangan mata pencaharian,” katanya.
Ia menyebut bahwa DPRD Makassar siap memberikan dukungan penuh, baik dalam anggaran maupun kebijakan, selama program ini dijalankan secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Ini langkah strategis dan sangat mulia. Kami di DPRD akan kawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa relokasi menjadi salah satu opsi utama dalam menyelesaikan masalah banjir yang terus berulang di Kecamatan Manggala dan sekitarnya. Rencana ini bersamaan dengan usulan pembangunan kolam retensi baru di wilayah terdampak, meski terkendala pembebasan lahan.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi juga sosial. Relokasi sekitar 400 rumah kita pertimbangkan agar ada ruang untuk kolam retensi baru,” jelas Munafri.
Dengan estimasi anggaran mencapai Rp400 miliar, Pemkot Makassar juga melibatkan tim ahli dari Universitas Hasanuddin serta bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk merancang solusi terpadu dan berkelanjutan.
Munafri menegaskan bahwa penanganan banjir di Makassar tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh aspek lingkungan, sosial, dan infrastruktur secara menyeluruh.
“Kami juga mendorong penataan kanal dan saluran air, termasuk penertiban bangunan liar yang mempersempit atau menutup aliran air,” tutupnya.
