MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM — Penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea kembali mencuat.
Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa (GERAM PLTSa) resmi melayangkan surat protes sekaligus permohonan audiensi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Langkah tersebut dipicu oleh pernyataan pemerintah pusat yang dinilai sepihak terkait kelanjutan proyek PLTSa di kawasan Tamalanrea. Warga mengaku kecewa karena proyek yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan permukiman mereka disebut akan tetap berjalan tanpa adanya dialog terbuka dengan masyarakat terdampak.
Masyarakat dari sejumlah wilayah seperti Mula Baru, Bontoa, Akasia, Alamanda, hingga Tamalalang menyatakan keresahan setelah mendengar pernyataan Menko Perekonomian yang menyebut proyek PLTSa tetap akan dibangun di lokasi tersebut.
Dalam surat resminya, Koordinator Aliansi GERAM PLTSa, H. Akbar Adhy, menegaskan bahwa sikap diam Pemerintah Kota Makassar justru memperbesar kegelisahan warga.
“Pernyataan Bapak Purbaya yang menyebutkan bahwa lokasi PLTSa ‘tetap akan dibangun di Tamalanrea telah menimbulkan kegelisahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Hal ini diperparah oleh tidak adanya penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Makassar mengenai posisi, sikap, dan langkah yang akan diambil pasca pertemuan tersebut,” ujar H. Akbar Adhy dalam surat resmi aliansi, Kamis (11/5/2026).
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya hadir memberikan kepastian kepada masyarakat, bukan membiarkan polemik berkembang tanpa arah yang jelas.
“Warga hanya ingin didengar sebelum keputusan besar diambil. Jangan sampai masyarakat yang akan menerima dampak justru tidak dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan,” tegasnya.
GERAM PLTSa juga mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk bersikap transparan terkait kelanjutan proyek yang melibatkan PT Sarana Utama Sinergi (PT SUS) tersebut. Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat tidak merasa diabaikan atas nama proyek strategis.
Selain meminta audiensi langsung dengan wali kota, warga berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi mengenai status proyek, hasil komunikasi dengan pemerintah pusat, serta jaminan perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
