MAGELANG, LINKSATUSULSEL.COM– Pada hari ke enam orientasi kepala daerah di Magelang, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendapatkan pembekalan materi yang disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, Rabu (26/2/2025).
Materi yang diberikan oleh Wapres Gibran berfokus pada konsolidasi, sinkronisasi, dan akselerasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna menyukseskan program Asta Cita. Sesi pembekalan berlangsung di Retret Akademi Militer (Akmil) Magelang pada pukul 10.00 WIB.
Munafri menyebut pertemuan dengan Wapres Gibran sebagai momen penting dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
“Suatu kehormatan dapat bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di Retret Akmil Magelang. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan dapat berjalan selaras dan efektif,” ujar Munafri.
Dia berharap koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan koordinasi yang baik, pembangunan di daerah dapat lebih merata dan berkelanjutan. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, pada hari ke lima, Selasa (25/2/2025), Munafri menerima berbagai materi strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemberantasan korupsi.
Dalam sesi tersebut, dia mengikuti pemaparan materi Asta Cita yang menyoroti penguatan pembangunan SDM, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan gender.
Selain itu, Munafri juga mendapatkan materi Asta Cita yang membahas hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.
Sementara itu, pada hari ke empat, Senin (24/2/2025), Munafri telah mengikuti serangkaian materi yang diawali membahas visi-misi Presiden, sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan reformasi birokrasi sebagai fokus utama.
“Ini bertujuan agar setiap daerah bergerak selaras dengan arah pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif,” pungkasnya.(*)
