MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM– Pagi di Makassar selalu dimulai dengan suara yang nyaris tak pernah masuk pidato kenegaraan: derit gerobak sampah, bunyi pintu kontainer, dan langkah cepat para pekerja kebersihan yang bergerak sebelum kota benar-benar bangun. Mereka bekerja ketika sebagian besar warga masih tidur, mengangkat sisa makanan, plastik sekali pakai, kardus belanja daring, hingga limbah rumah tangga yang telah dibuang tanpa dipikirkan lagi.
Ironisnya, di tengah dunia yang semakin digital, pekerjaan paling mendasar itu masih dikerjakan oleh tangan manusia—keringat dan ketahanan tubuh manusia.
Hari Buruh tahun 2026 datang dengan wajah yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar bicara soal upah minimum atau demonstrasi di jalan raya. Dunia kerja Indonesia kini berada di tikungan sejarah: antara mesin dan manusia, antara investasi dan perlindungan tenaga kerja, antara efisiensi industri dan martabat buruh.
UU Cipta Kerja yang kini menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 masih menjadi bara panjang dalam hubungan industrial Indonesia. Pemerintah percaya regulasi itu membuka jalan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun di lantai pabrik, ruang produksi, dan sektor padat karya, banyak pekerja merasa masa depan mereka semakin mudah diputus kontrak. Outsourcing tetap menjadi luka yang belum sembuh.
Di banyak kawasan industri, status kerja berubah menjadi ruang tunggu tanpa kepastian. Orang bekerja bertahun-tahun tetapi tetap dianggap sementara. Hubungan kerja menjadi sedingin aplikasi digital: cepat, praktis, dan minim ikatan emosional. Di sektor tekstil, garmen, dan alas kaki, lebih dari 120 ribu pekerja terdampak PHK sejak 2024 hingga awal 2026—angka yang bukan sekadar statistik, melainkan representasi cicilan rumah yang macet, anak sekolah yang terancam putus pendidikan, dan dapur yang kehilangan asap.
Anak-anak muda Gen Z tumbuh dalam dunia yang berbeda dari generasi orang tua mereka. Mereka tidak lagi memimpikan bekerja 30 tahun di satu perusahaan. Dunia digital menawarkan ilusi kebebasan: menjadi kreator konten, dropshipper, freelancer, hingga pengemudi aplikasi. Namun kebebasan digital sering tidak dibarengi perlindungan sosial—banyak bekerja tanpa jaminan kesehatan, pesangon, atau kepastian pendapatan. Mereka aktif setiap hari tetapi statusnya dianggap “mitra”, bukan pekerja.
Ekonomi digital ternyata tidak selalu berarti ekonomi yang adil. Buruh hari ini adalah siapa saja yang menjual tenaga, waktu, pikiran, dan energinya untuk bertahan hidup—termasuk kurir makanan yang kehujanan, admin toko daring yang begadang, hingga petugas kebersihan yang memungut sampah dari drainase kota.
Dunia persampahan adalah cermin paling jujur tentang bagaimana negara memperlakukan buruhnya. Kita hidup di era konsumsi instan: belanja satu klik, makanan satu aplikasi, barang datang cepat, sampah datang lebih cepat. Namun sedikit anak muda yang bercita-cita menjadi pengelola sampah atau pekerja kebersihan, padahal di sanalah masa depan ekologis Indonesia sedang dipertaruhkan.
Makassar, seperti banyak kota besar lain, menghadapi ledakan sampah rumah tangga dan plastik sekali pakai. Gunungan limbah tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi digital—setiap paket belanja online menyisakan plastik, bubble wrap, dan residu konsumsi baru. Artinya, ekonomi digital diam-diam menciptakan kelas buruh baru: para pekerja pengangkut dan pengolah sampah kota.
Sayangnya, literasi publik terhadap profesi ini masih rendah. Banyak orang melihat petugas kebersihan hanya sebagai pelengkap kota, bukan penjaga ekologi urban. Padahal tanpa mereka, kota akan lumpuh hanya dalam hitungan hari.
Hari Buruh hari ini seharusnya tidak berhenti pada tuntutan kenaikan upah. Ia harus bergerak lebih jauh: membangun penghormatan baru terhadap semua kerja yang menjaga keberlanjutan hidup manusia, termasuk pekerjaan lingkungan hidup.
Anak-anak Gen Z memiliki peluang besar mengambil peran di sektor ini. Industri daur ulang, pengolahan sampah organik, ekonomi sirkular, dan urban farming akan menjadi pasar kerja masa depan. Namun sistem pendidikan kita masih terlalu sibuk mencetak pencari kerja, bukan pencipta solusi. Sekolah jarang mengajarkan cara mengelola sampah rumah tangga, sementara kampus sering lupa membahas krisis lingkungan yang nyata di depan mata.
Generasi muda hari ini tidak hanya membutuhkan keterampilan digital, tetapi juga kesadaran ekologis. Sebab masa depan pekerjaan tidak lagi ditentukan semata oleh ijazah, tetapi oleh kemampuan menjawab krisis zaman—dan salah satunya adalah krisis sampah.
Hari Buruh 2026 memperlihatkan satu kenyataan penting: dunia kerja sedang berubah, tetapi martabat manusia tidak boleh ikut hilang. Negara boleh mengejar investasi, perusahaan boleh mengejar efisiensi, teknologi boleh terus berkembang. Namun jika buruh hanya dipandang sebagai angka produksi, maka kita sedang membangun ekonomi yang kehilangan nurani.
Di ujung semua perdebatan tentang upah, outsourcing, PHK, dan digitalisasi, ada pertanyaan mendasar: Apakah pekerjaan masih mampu memberi manusia rasa aman untuk hidup? Jika jawabannya belum, maka perjuangan buruh belum selesai.
Selama kota masih menghasilkan sampah lebih cepat daripada kesadaran manusianya, selama pekerja informal masih dipinggirkan oleh sistem digital, selama petugas kebersihan masih dianggap bayangan di pinggir jalan—maka Hari Buruh akan selalu menjadi pengingat bahwa peradaban modern ternyata masih berdiri di atas pundak orang-orang yang paling jarang disebut namanya.
Penulis (Mashud Azikin Pemerhati Sampah)
