JAKARTA, LINKSATUSULSEL.COM — Bareskrim Polri mengembangkan penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Dilansir beberapa media pada Senin (16/11/2026), Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan tindak pidana asal perkara tersebut sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar dilakukan melalui rangkaian pemindahan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999, lalu dipindahkan kembali secara ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar. Aktivitas diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).
“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam pengungkapan perkara itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menambahkan berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Selanjutnya, penyidikan dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang melalui laporan polisi yang diterbitkan 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP. Dalam pengembangan TPPU, Bareskrim menelusuri transaksi keuangan dan aset hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan salah satu modus pelaku adalah menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume melebihi dokumen resmi. BBM diangkut truk tangki, dipindahkan ke kapal SPOB, lalu ke kapal tanker; dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tampak sebagai distribusi resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik. Ia menegaskan pengembangan perkara akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi berpotensi merugikan keuangan negara, mengganggu ketepatan sasaran subsidi, serta merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.
Polri bersama BPH Migas berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Pengembangan perkara TPPU diharapkan mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal sekaligus mencegah kebocoran keuangan negara.
Keterangan hukum: penetapan tujuh tersangka, dugaan pasal, dan nilai kerugian negara merupakan keterangan penyidik dalam proses penyidikan; status perkara tetap proses hukum di Kejaksaan hingga pengadilan, dan pembuktian akhir menjadi kewenangan penegak hukum dan hakim.(**)





