MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM — DPRD Kota Palu menyambangi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar untuk mempelajari aturan dan mekanisme penertiban parkir liar, Kamis (15/10/2026). Kunjungan berlangsung di Kantor Dishub Makassar, Jalan Malengkeri, dan menjadi kesempatan rombongan mempelajari langkah pemerintah mengawasi perparkiran serta menindak pelanggaran di lapangan.
Sekretaris Dishub Makassar Andi Tenri Lengka B. Djemma, S.H., M.Si., menjelaskan sejumlah aturan yang menjadi dasar pengawasan dan penertiban parkir, antara lain Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum serta Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Larangan Parkir Liar.
Pengelolaan operasional parkir melibatkan Perumda Parkir Makassar Raya bersama Dishub dan perangkat daerah terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif; pendekatan preventif berfokus pada pencegahan pelanggaran, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Penindakan dapat berupa pengempisan ban, penderekan kendaraan, hingga penertiban lokasi parkir yang tidak sesuai ketentuan. Andi Tenri juga memaparkan sanksi yang diatur dalam Perda Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006: pelanggar dapat dikenai sanksi kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta, selain sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kunjungan itu, DPRD Kota Palu memperoleh gambaran mengenai regulasi, pola pengawasan, dan langkah penindakan yang diterapkan di Makassar. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengevaluasi pengelolaan parkir dan penanganan parkir liar di Kota Palu. (*)






