MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM– Sistem pengelolaan sampah konvensional yang sekadar mengumpulkan, mengangkut, dan membuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) telah terbukti gagal secara struktural. Kapasitas TPA di seluruh Indonesia telah melampaui batas toleransi, memicu bencana lingkungan seperti kebakaran TPA akibat akumulasi gas metana. Di titik inilah pemilahan sampah sejak dari sumber bukan lagi sekadar imbauan, melainkan satu-satunya jalan penyelamatan Kota Makassar.
Pergeseran paradigma ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dipertegas melalui Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 serta Permen LHK No. P.75/2019. Sesuai Pasal 12 dan Pasal 21 UU tersebut, setiap warga, pengelola kawasan, hingga pelaku usaha diwajibkan melakukan pemilahan sejak di tempat sampah dihasilkan. Bukan lagi gaya hidup sukarela, melainkan mandat hukum yang mengikat.
Pemilahan adalah Kunci Agar TPA Tidak Lagi Menjadi Tempat Pembuangan Umum
Dengan kebijakan “TPA Hanya Terima Sampah Residu”, pemilahan di sumber menjadi prasyarat mutlak. Sampah harus dipilah menjadi empat kelompok: organik, anorganik terdaur ulang, B3/limbah berbahaya, dan residu. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan maggot; sampah anorganik bernilai ekonomi diserap melalui sistem Bank Sampah; dan hanya sisanya yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dikirim ke TPA.
“Pemilahan mengembalikan fungsi TPA sebagaimana mestinya: penampung akhir material yang tidak bisa diolah kembali, bukan tempat pembuangan segala jenis sampah yang tercampur,” jelas pengamat kebijakan lingkungan.
Penolakan Memilah Berdampak Berantai dan Merugikan Publik
Masih adanya penolakan atau keengganan memilah sampah berakar pada kebiasaan, minimnya pemahaman, maupun pengalaman di masa lalu di mana sampah yang telah dipilah justru dicampur kembali saat diangkut. Namun konsekuensi jika tetap tidak dipilah sangat nyata:
– Ditolak Angkut: Sesuai asas No Sort, No Collect, sampah yang tercampur berhak ditolak pengangkutannya. Dapat berlanjut pada sanksi administratif hingga denda sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
– Beban dan Risiko Berpindah: Sampah yang tidak dipilah memindahkan beban kerja berat dan risiko kesehatan kepada petugas yang harus memilah secara manual. Penumpukan sampah yang tidak diangkut memicu pencemaran, bau, hingga konflik antarwarga.
– Rantai Daur Ulang Rusak: Pencampuran sampah organik dengan anorganik menurunkan nilai jual material daur ulang secara drastis. Sementara sampah organik yang membusuk di TPA terus menghasilkan gas metana yang memperparah perubahan iklim.
Pemilahan adalah Tanggung Jawab Bersama
Pemilahan sampah pada akhirnya adalah ujian kesadaran bertanggung jawab setiap warga negara. Membiarkan kebiasaan lama berarti mengorbankan keselamatan lingkungan dan masa depan Makassar.
Keberhasilan kebijakan ini membutuhkan tiga hal sekaligus: edukasi publik yang berkelanjutan, penyediaan sarana pengangkutan yang menjaga hasil pemilahan tidak tercampur kembali, serta penegakan aturan dan sanksi secara konsisten.
“Pemilahan sampah bukan lagi pilihan. Ini syarat mutlak agar Makassar tidak tenggelam dalam krisis sampah yang kita ciptakan sendiri. Mulai dari rumah, mulai hari ini,” tegasnya.
Penulis Oleh : *Dr. Ir. Natsar Desi, Sp.,M.Si.,IPM*
