MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM – Mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulsel menyoroti dugaan praktik permintaan fee proyek yang kembali mencuat di Kabupaten Soppeng. Mereka mendesak agar kepolisian segera turun tangan melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan independen terhadap dugaan praktik kotor yang disebut telah menggerogoti proyek-proyek daerah di Soppeng.
Panglima Elang Timur, Lulung Axo, menegaskan bahwa jika aparat penegak hukum tidak menunjukkan langkah konkret, gelombang perlawanan publik akan diperbesar.
BeritaLainya:
“Kalau Kapolda tidak menangani dugaan kasus fee proyek di Kabupaten Soppeng, kami pastikan akan turun dengan aksi yang jauh lebih besar. Ini bukan ancaman kosong,” tegas Lulung senin (2/2/2026)
Massa aksi juga menyerahkan laporan tertulis kepada pihak kepolisian yang berisi daftar paket proyek, dokumen pengadaan, dan data elektronik yang dinilai berkaitan dengan dugaan praktik permintaan fee proyek.
Sejumlah paket proyek strategis di Kabupaten Soppeng disebut menjadi ladang subur dugaan praktik fee proyek, antara lain:
– Pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan.
– Pembangunan gedung pemerintahan.
– Proyek rehabilitasi ruang kelas di sektor pendidikan.
– Pembangunan dan pengadaan puskesmas, pustu, RSUD, alat kesehatan, hingga pengadaan obat-obatan di sektor kesehatan.
– Belanja barang dan jasa lintas SKPD di lingkungan Pemkab Soppeng.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
– Mendesak Kapolda Sulsel membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan permintaan fee proyek di Kabupaten Soppeng.
– Meminta pemanggilan dan pemeriksaan seluruh pihak yang diduga terlibat.
– Menuntut transparansi proses hukum dan keterbukaan informasi kepada publik.
– Mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu.
– Mendesak evaluasi menyeluruh sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Soppeng.
Masyarakat dan mahasiswa menanti langkah konkret Kapolda Sulsel untuk menegakkan hukum secara profesional dan independen demi menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah serta mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan di Kabupaten Soppeng.(**)
