MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM– Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mewujudkan konsep rel kereta api elevated atau melayang pada Segmen E Jalur Makassar-Maros.
Salah satunya mengajak mahasiswa dari berbagai universitas melalui Seminar Suara Mahasiswa yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar.
BeritaLainya:
Mengangkat tema ‘Rel Kereta Api Jangan Rampas Tanah Rakyat’ itu berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Senin (29/08).
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (WALHI Sulsel) Muhammad Al Amin dan Ketua Tim Revisi RTRW Pemkot Makassar Ihsan sebagai narasumber.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Andi Muhammad Yasir dalam sambutannya mengajak mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control untuk mengawal konsep rel kereta api elevated.
Apalagi, kata Yasir, perubahan rel kereta api dari konsep elevated menjadi at garde atau landed oleh Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulsel tanpa sepengetahuan pihak pemerintah kota.
“Sangat pas keberadaan mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control, mengingat perlunya pengawalan dari berbagai pihak atas perubahan yang dilakukan BPKA terkait konsep rel kereta api,” ungkap Yasir.
Yasir menyebutkan Pemkot Makassar mempunyai banyak pertimbangan sehingga mengusung konsep elevated.
Bahkan konsep itu juga telah disepakati bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2015 lalu. Pemkot Makassar telah merancang tata ruang Kota Makassar dengan konsep elevated.
Hal tersebut bahkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dengan rancang jalan arteri dalam tata ruang.
Selain mendukung untuk program Makassar New Port (MNP) sebagai bangkitan ekonomi. Konsep elevated ini juga dipilih untuk menghindari banjir.
“Jika Kereta Api tetap menggunakan konsep rel di tanah, maka berpotensi kuat menimbulkan banjir di daerah Lantebung, Mandai, dan sekitarnya,” tuturnya.
“Kita tidak ingin Kota Makassar mengalami banjir sebagaimana banjir yang dialami Kabupaten Barru setiap musim hujan karena dampak dari pembangunan rel kereta api dengan konsep at grade,” tambah Yasir.
Selain itu, dari segi biaya justru pembangunannya juga akan lebih besar jika menggunakan konsep at grade.
Sebab harus ada pembebasan lahan sekitar 60 meter dan membangun lebih banyak jembatan.
“Dibanding menggunakan konsep elevated. Lahan yang dibutuhkan hanya 5 meter saja, dengan luas itu Pemkot Makassar dapat membebaskan lahan dengan tanggungan APBD,” tutupnya.
