MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM– Pemerintah Kota Makassar, meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai pemerintah daerah dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024.
Anugerahi penghargaan dari KPK atas peningkatan skor nilai 87%, di terima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Hadir Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, Plt Sekda Nielma Palamba dan Ketua DPRD Makassar, Supratman.
Dalam penilaian yang dilakukan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), Pemkot Makassar berhasil menempati posisi ketiga (3) dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Predikat ini diberikan kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Tadi, Pemerintah Kota Makassar diapresiasi penghargaan dari KPK RI, sebagai salah satu Pemerintah daerah terjaga, skor 87,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Apresiasi ini menjadi bukti nyata atas upaya berkelanjutan Pemkot Makassar dalam memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan sistem pengawasan internal.
Appi menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini, serta berkomitmen untuk terus mendorong budaya antikorupsi di seluruh lini pemerintahan. Meski demikian, dia mengakui bahwa ini adalah kerja keras semua jajaran Pemerintah Kota Makassar.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan OPD di pemerintahan, dan bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Tentu ini semua berkat kerjasama sepihak. KPK RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas komitmen dan kinerjanya dalam upaya pencegahan korupsi.
Penghargaan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurut Appi, capaian ini juga menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program-program antikorupsi, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan sistem pengawasan internal.
Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Serta menjadi contoh kinerja kedepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,” harap politisi Golkar itu.
Ia juga mencontohkan, yang menyatakan bahwa jika ada masalah atau kebusukan dalam suatu organisasi Pemerintahan biasanya itu dimulai dari semua kepala OPD yakni dari pimpinan atau manajemen puncak.
Jika pemimpin tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan menular ke seluruh bagian organisasi hingga ke level terbawah.
“Sebaliknya, jika pemimpin bersih, profesional, dan visioner, maka Pemerintah akan cenderung sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tukasnya.
